Otoritas Palestina Tarik Staf dari Perlintasan Gaza-Mesir

Petugas keamanan berjaga di Perlintasan Rafah. (Foto: AFP)

Ramallah: Otoritas Palestin (PA) mengaku menarik jajaran stafnya dari perlintasan Rafah yang memisahkan Jalur Gaza dan Masir. PA menyebut penarikan dilakukan karena Hamas, kelompok penguasa Gaza, melecehkan dan menahan karyawan PA.

Sementara Hamas menilai penarikan staf sebagai bentuk “tambahan sanksi” terhadap warga Gaza oleh PA. PA menguasai perlintasan Rafah pada 2017 sebagai bagian dari perjanjian rekonsilasi dengan Hamas.

Perjanjian itu, yang dimediasi Mesir, bertujuan mengakhiri perpecahan antara Hamas dan grup rivalnya, Fatah yang mendominasi PA. Namun perselisihan mengenai pembagian kekuasaan telah menghambat implementasi perjanjian.

Warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat dipimpin otoritas berbeda sejak pertempuran berdarah antara Hamas dengan Fatah meletus pada 2007.

Hamas memenangkan pemilihan umum parlemen di Gaza satu tahun sebelumnya, dan kemudian mengusir Fatah dari wilayah tersebut untuk memperkuat diri.

Baca: Perselisihan Fatah-Hamas kembali Hambat Rekonsiliasi

Israel dan Mesir memperkuat blokade mereka ke arah Gaza sebagai respons atas berkuasanya Hamas. Blokade juga bertujuan mencegah serangan dari militan Palestina di Gaza.

Seperti dikutip dari BBC, Senin 7 Januari 2019. Badan urusan sipil PA mengatakan pada Minggu kemarin bahwa pihaknya telah mengirim staf ke Rafah 14 bulan lalu. Pengiriman staf bertujuan “meringankan penderitaan akibat blokade.” 

“Setelah Hamas meningkatkan perpecahan, penahanan dan penekanan terhadap karyawan kami, kami menjadi yakin bahwa sia-sia saja mengirim staf ke sana,” ungkap badan urusan sipil PA.

Juru bicara Hamas mengatakan kepada media AFP bahwa penarikan staf merupakan “langkah baru” dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seorang pemimpin Fatah, dalam “memisahkan Tepi Barat dari Jalur Gaza.”

(WIL)