Kurdi Suriah Tolak Rencana ‘Zona Keamanan’ dari Turki

Damaskus: Suku Kurdi Suriah, menolak tawaran Amerika Serikat ihwal ‘zona keamanan’ di bawah kendali Turki di sepanjang kawasan Suriah dari perbatasan kedua negara.

Pemimpin politik senior Aldar Khalil berkata, Kurdi akan menerima pengerahan pasukan PBB di sepanjang garis pemisahan antara pejuang Kurdi dan pasukan Turki guna menangkal serangan yang mengancam.

“Pilihan lain tidak dapat diterima karena mereka melanggar kedaulatan Suriah dan kedaulatan wilayah otonom kami,” kata Khalil kepada AFP, Kamis, 17 Januari 2019.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Selasa bahwa Ankara akan membentuk ‘zona keamanan’ di Suriah utara yang disarankan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Komentar Erdogan datang sehari setelah dia melakukan percakapan telepon dengan Trump. Sambungan itu untuk meredakan ketegangan setelah pemimpin AS mengancam akan ‘menghancurkan’ perekonomian Turki jika Ankara menyerang pasukan Kurdi di Suriah.

Turki menyambut baik rencana Washington menarik sekitar 2.000 tentara AS dari Suriah. Tetapi masa depan pasukan milisi Kurdi didukung AS yang dilabeli teroris oleh Ankara sudah meracuni hubungan antara dua sekutu NATO.

Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) menjadi sekutu utama AS dalam perang melawan kelompok militan Islamic State (ISIS). ISIS terdesak besar-besaran dalam kampanye yang sekarang mendekati akhir, dengan para militan terkurung di perkubuan yang terus menyusut sampai hanya di bawah 9,6 km persegi.

Ankara menganggap YPG sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah melancarkan pemberontakan mematikan terhadap pemerintahan otonom di Turki tenggara sejak 1984.

Erdogan mengaku pembicaraan telepon ‘sangat positif’ dengan Trump pada Senin malam. Di mana ia menegaskan kembali bahwa “zona keamanan 20 mil (32km) di sepanjang perbatasan Suriah akan diatur oleh kami.”

Pemimpin Kurdi Suriah menyesali proposal AS untuk memberi Turki kontrol atas ‘zona keamanan’ yang diperdebatkan.

“Sayangnya, Trump ingin menerapkan wilayah aman ini melalui kerja sama dengan Turki. Tetapi peran apa pun untuk Turki akan mengganggu keseimbangan dan kawasan itu tidak akan aman,” kata Khalil.

“Sebaliknya, Turki adalah pihak (dalam perselisihan) dan pihak mana pun tidak dapat menjamin keamanan,” cetusnya, seperti dikutip dari laman Telegraph.

Tentara Turki telah meluncurkan dua operasi besar di Suriah — Perisai Efrat pada 2016 terhadap ekstremis ISIS dan gerilyawan Kurdi Suriah, dan Operasi Ranting Zaitun pada 2018 yang menargetkan orang-orang Kurdi.

Serangan terakhir menunjukkan pasukan Turki dan sekutu pemberontak Suriah mereka menyerbu wilayah Kurdi di Afrin di barat laut, salah satu dari kawasan yang diperintah Kurdi sejak 2012.

Para kritikus menuding pasukan Turki dan proksi mereka atas pendudukan militer di wilayah kedaulatan Suriah.

(FJR)