Hasil Pilpres RD Kongo Ditunda, Ketegangan Meningkat

Kinshasa: Ketegangan meningkat di seantero Republik Demokratik Kongo, Minggu 6 Januari 2019, setelah komisi elektoral menunda pengumuman hasil pemilihan umum presiden. Penundaan juga dilakukan di tengah desakan komunitas internasional terhadap Joseph Kabila, presiden petahanan, untuk mundur dari jabatan.

Sepekan lalu, ketegangan mulai terjadi setelah Gereja Katolik di RD Kongo menyatakan sudah ada pemenang pilpres berdasarkan jajak pendapat. Pemenang yang dimaksud merujuk pada capres oposisi, Martin Fayulu.

Berbicara kepada kantor berita Financial Times, Fayulu mengingatkan komisi elektoral untuk mengumumkan hasil pilpres secara akurat.¬† “Semua orang tidak dapat membantah bahwa saya memimpin di banyak survei,” ujar Fayulu, mantan eksekutif perusahaan ExxonMobil.

Fayulu mengaku mendukung pernyataan dari konferensi Gereja Katolik RD Kongo, yang juga disebut sebagai Cenco. “Kami sepakat dengan pernyataan Cenco, karena semua orang juga tahu hasil pilpres ini,” ucapnya, seperti disitir di laman FT, Minggu 6 Januari 2019.

Baca: Empat Orang Tewas dalam Pilpres RD Kongo

Kamis kemarin, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengingatkan komisi elektoral RD Kongo, yang diyakini lebih condong mendukung pemerintah, untuk tidak mengacaukan hasil pilpres. Pernyataan tersebut mengindikasikan Washington menerima pernyataan Cenco bahwa Emmanuel Shadary, capres yang didukung petahana, telah kalah.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah mengarahkan 80 prajurit ke Gabon untuk melindungi warga Negeri Paman Sam jika sewaktu-waktu kekerasan meletus di RD Kongo.

Dalam sebuah surat kepada Kongres, Trump menyebut mungkin akan mengirim pasukan tambahan ke Gabon, atau bahkan ke RD Kongo.

Selama ini, RD Kongo belum pernah menjalani proses pemindahan kekuasaan via pilpres. Negara ini adalah penghasil kolbalt dan logal krusial lainnya dalam industri elektronik serta otomotif.

(WIL)